topmetro.news – Menyikapi kondisi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Kenegerian Sihotang, Bupati Samosir minta perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M Saparis Soedardjanto bersama Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V Sihotang, di Medan, Rabu (24/1/2024).
Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Samosir meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan (pembalakan liar) di bagian Hulu Sitonggitonggi. Banjir di Sihotang perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.
“Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar. Pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka. Diskusi ini tidak mengatakan siapa penyebabnya. Maka perlu dilakukan kajian komprensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, kebijakan dan aktifitas masyarakat,” tegasnya.
“Metode penebangan oleh pihak-pihak tertentu jika salah harus dilakukan tindakan tegas, jangan didiamkan, karena kegiatan penebangan itu dilihat masyarakat. Mohon perhatian kepada Kementerian LHK agar bencana banjir tidak terulang kembali,” kata Vandiko.
Tele
Ia menyebutkan, akibat daerah penebangan, sekarang muncul sungai baru yang mengalir ke Danau Toba. Mengantisipasi hal yang sama, Vandiko meminta kepada Kementerian LHK agar jangan memberi izin Tele menjadi zona pemanfaatan. Melainkan menjadi zona inti perlindungan, karena Tele menjadi kantong air.
“Latar belakang menyurati berbagai pihak adalah untuk mengkaji sistim penebangan. Perlu kerjasama kehutanan dengan Pemkab, supaya Tele menjadi zona inti hutan lindung,” imbuhnya.
Sementara itu, di hadapan Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK, Rudimanto Limbong menjelaskan di bagian ujung (hulu) Hutan Sitonggitonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana. Yang menjadi persoalan, di Sitonggitonggi dulu sewaktu SK 579 sudah ada penghijauan. Tapi karena sejarahnya ‘enclauf’ langsung dimohonkan oleh kumpulan marga dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar.
Rudimanto juga mempertanyakan izin penebangan kayu sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya hutan lindung yang ditanami eucalipitus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha.
“Apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucaliptus. Selain itu temuan di lapangan, dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat. Banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan di dalam,” ungkap Rudimanto.
Direktur Jendral Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M Saparis Soedardjanto mengatakan, akan melakukan kajian objektif. Akan bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli dan mendukung Kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa.
Investigasi
Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan, untuk sementara akan berlaku investigasi dalam waktu dekat bekerjasama dengan USU. Dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi bencana di Danau Toba. “Uang menjadi problem, di hulu terjadi longsoran membawa material. Harus ditelusuri serius. Mungkin juga dari area TPL. Tapi harus ditelusuri dulu,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir, Abdul Dauf mengatakan perlu penempatan relawan susur sungai/sekuriti sungai. Serta perlu peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar ada tim satgas bencana. Sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantaun.
Sedangkan Taufik (Kepala BPDAS Asahan Barumum) menyampaikan, segera memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum. Sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana.
Turut hadir Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis PUTR Rudimanto Limbong, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu.
sumber | RELIS
